KITA HEBAT – Bagaimana penerapan pancasila pada masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dalam sejarah Indonesia, masa Orde Baru merupakan salah satu periode penting yang memiliki pengaruh besar terhadap penerapan Pancasila sebagai dasar negara.
Era Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, menandai berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya.
Pancasila, sebagai refleksi dari nilai-nilai kebudayaan Indonesia, terus mengalami perkembangan yang signifikan pada era Orde Baru.
Bukti konkret dari hal ini dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru untuk mewujudkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat.
Berikut ini adalah bagaimana penerapan pancasila pada masa orde baru pada kepemimpinan Soeharto.
Latar Belakang Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru
Pada awal Orde Baru, Indonesia mengalami situasi politik dan sosial yang kompleks setelah pengunduran diri Presiden Soekarno.
Soeharto, sebagai pemimpin baru, mengusung semangat untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama pembangunan bangsa.
Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan stabilitas politik dan ekonomi, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional.
Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru
Kepemimpinan Presiden yang baru Soeharto menekankan penerapan pancasila yang harus dijunjung tinggi di masa orde baru, upaya dalam menerapkan pancasila tersebut melalui banyak upaya diantaranya adalah sebagai berikut :
Penguatan Pancasila sebagai Ideologi Negara
Dalam upaya konsolidasi kekuasaan, rezim Orde Baru menekankan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Soeharto berusaha membangun kembali rasa nasionalisme dan meminimalisir perbedaan ideologi yang dapat mengancam stabilitas. Melalui berbagai kampanye nasionalisme, seperti “Gotong Royong” dan “Pancasila sebagai Dasar Negara,” pemerintah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan dan Propaganda Ideologi
Pemerintah Orde Baru sangat memperhatikan pendidikan untuk mengamankan penerapan Pancasila. Kurikulum nasional disusun dengan penekanan khusus pada pendidikan moral dan nilai-nilai Pancasila. Buku-buku teks dan media massa digunakan untuk menyebarkan propaganda ideologi, memastikan generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang kuat terhadap Pancasila.
Penindakan Terhadap Oposisi Politik
Walau berupaya memperkuat Pancasila, pemerintah Orde Baru juga dikenal dengan praktik represif terhadap oposisi politik. Aktivis dan kelompok yang dianggap mengancam stabilitas ideologi atau kekuasaan ditindak tegas. Penerapan ini menimbulkan kontroversi dan kritik terhadap kebebasan berekspresi.
Pembangunan Berdasarkan Pancasila
Pemerintah Orde Baru mengadopsi pendekatan pembangunan berdasarkan Pancasila, yang disebut “Pembangunan Lima Tahunan.” Program ini menfokuskan pada pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Meskipun berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, pembangunan ini juga meninggalkan dampak negatif seperti ketidakmerataan distribusi kekayaan.
Akhir Orde Baru dan Perubahan Lanskap Politik
Pada akhir 1990-an, tekanan dari masyarakat dan oposisi politik mengakibatkan keruntuhan rezim Orde Baru. Salah satu konflik yang menyebabkan runtuhnya Orde Baru di Indonesia adalah krisis ekonomi yang terjadi pada akhir 1990-an.
Krisis ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk penumpukan utang luar negeri, defisit anggaran yang tinggi, dan spekulasi mata uang. Akibatnya, nilai tukar rupiah merosot tajam terhadap dolar AS, inflasi melonjak, dan perekonomian mengalami kontraksi.
Krisis ekonomi ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Demonstrasi dan protes massal meluas di seluruh Indonesia, yang pada akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa.
Selain itu, ketidakpuasan terhadap praktik korupsi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bawah rezim Orde Baru juga turut berkontribusi pada runtuhnya rezim tersebut. Masyarakat semakin merasa bahwa pemerintah tidak lagi mampu mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh negara.
Faktor-faktor lain, seperti kebijakan politik yang otoriter, pembatasan kebebasan berpendapat, dan penggunaan kekuatan militer terhadap demonstran juga turut meruncingkan ketegangan dalam masyarakat.
Dalam konteks inilah, berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, dan pemimpin oposisi, bersatu dalam menuntut perubahan dan reformasi demokratis. Runtuhnya Orde Baru membuka jalan bagi proses reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia, yang memungkinkan perkembangan lebih lanjut menuju sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan berlandaskan pada hak asasi manusia.
Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan dalam politik Indonesia. Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun dilihat dengan sudut pandang yang lebih inklusif dan terbuka terhadap perbedaan.
Kesimpulan
Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru memiliki dampak yang kompleks terhadap perkembangan Indonesia.
Meskipun di satu sisi berhasil memperteguh persatuan dan stabilitas, di sisi lain juga mengundang kritik terhadap praktik otoriter dan manipulatif.
Era Orde Baru mengajarkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan bijak, tanpa mengorbankan kebebasan dan pluralisme.
